logo

Desa Rejo Binangun

Jl. PC 6 Dusun II Desa Rejo Binangun Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur 34371
Telp. 081273529746 Email : [email protected]
Login SSO
Monografi
Status IDM
PRESENSIA
Data Aparat
Buku Tamu
BUMDes
PKK
Posyandu
Statistik Monografi Beranda Artikel Rumah Data

Pelayanan Mandiri

Meta Mart

Pengaduan

Galeri Desa

Dana Desa

GeoMeta

Wilayah Administratif

Produk Hukum & Informasi

Pembangunan

Lembaga & Kelompok

Akta Pendirian Koperasi Desa Merah Putih

1928
24 Apr 2025
Admin Desa Rejo Binangun
Kembali
logo

Pengantar Akta Pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Pendirian koperasi di tingkat desa atau kelurahan merupakan salah satu upaya strategis untuk memperkuat perekonomian rakyat kecil melalui koperasi sebagai badan usaha bersama. Akta pendirian koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi landasan hukum utama yang mengatur segala aspek operasional, organisasi, dan kewajiban koperasi di tingkat paling bawah dalam struktur pemerintahan. Dokumen ini berisi berbagai ketentuan yang lengkap mulai dari tujuan, jenis usaha, struktur organisasi hingga mekanisme pengelolaan koperasi.

Dalam praktiknya, akta pendirian tersebut disusun oleh Notaris dan hadir dalam rapat pendirian dengan menunjuk beberapa pendiri yang bertindak sebagai pengurus awal koperasi. Dengan adanya akta ini, koperasi mendapatkan pengakuan hukum formal, sehingga dapat melakukan kegiatan usaha secara sah serta memperoleh hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagai bagian dari regulasi terbaru, pada tahun 2025 Menteri Koperasi dan UKM mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2025 yang memberikan panduan teknis dan mendorong pembentukan koperasi di desa/kelurahan, termasuk koperasi dengan nama Merah Putih ini. SE ini menjadi pedoman penting dalam pelaksanaan proses pendirian dan pengembangan koperasi, sehingga koperasi dapat berkontribusi optimal bagi kesejahteraan masyarakat anggotanya.

Isi dan Struktur Akta Pendirian Koperasi

Akta pendirian koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mencakup beberapa bab penting yang secara rinci mengatur tata kelola dan operasional koperasi, antara lain:

Bab I: Pendirian, Nama dan Tempat Kedudukan

Koperasi ini didirikan dengan nama “Koperasi Desa Merah Putih (Nama Desa/Kelurahan Setempat)” dan memiliki kedudukan di alamat lengkap desa atau kelurahan tersebut. Koperasi beroperasi dalam wilayah keanggotaan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bab ini juga mengatur jangka waktu berdirinya koperasi yang dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan peraturan.

Bab II: Modal Koperasi

Modal pendirian koperasi terdiri atas beberapa komponen seperti simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah yang disetor pada saat pendirian. Modal ini kemudian dapat dikembangkan dengan tambahan modal lain berupa modal pinjaman ataupun modal penyertaan sesuai dengan ketentuan hukum koperasi Indonesia.

Bab III: Keanggotaan dan Kewajiban Anggota

Bab ini menjelaskan syarat keanggotaan koperasi yang harus warga negara Indonesia yang cakap hukum dan bertempat tinggal di wilayah koperasi, serta telah membayar simpanan pokok. Selain itu, ada pula anggota luar biasa yang dapat memperoleh hak tertentu di koperasi namun tidak memenuhi seluruh persyaratan anggota biasa. Hak dan kewajiban anggota ditentukan secara jelas, misalnya kewajiban menghadiri rapat anggota dan kewajiban membayar simpanan wajib secara rutin.

Bab IV: Perangkat Organisasi Koperasi

Organisasi koperasi terdiri dari Rapat Anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, Pengurus yang bertugas mengelola sehari-hari, dan Pengawas yang mengawasi jalannya koperasi. Tata cara pemilihan, pengangkatan, dan penggantian anggota perangkat organisasi diatur dengan detail berdasarkan Anggaran Rumah Tangga koperasi.

Bab V: Sisa Hasil Usaha (SHU)

Pembagian SHU merupakan bagian penting dalam koperasi. Dalam akta diatur bahwa SHU dibagi dengan proporsi tertentu kepada anggota, dana cadangan, dana pendidikan koperasi, dan insentif bagi pengurus. Pembagian ini akan disahkan dalam Rapat Anggota yang juga mengatur penggunaan dan penanganan defisit koperasi.

Bab VI hingga Bab X: Pengelolaan, Perubahan Anggaran Dasar, Pembubaran, dan Sanksi

Bab-bab selanjutnya mengatur pengelolaan usaha koperasi, perubahan anggaran dasar, penggabungan dan peleburan koperasi, pembubaran koperasi, serta sanksi bagi pengurus, anggota, dan pengelola yang melanggar ketentuan. Semua pengaturan ini memberikan kepastian hukum dan tata kelola yang baik agar koperasi tetap sehat dan berkembang.

Relevansi Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025

Surat Edaran Menteri Koperasi dan UKM Nomor 1 Tahun 2025 sangat penting dalam konteks pendirian koperasi desa/kelurahan Merah Putih. SE ini memberikan arahan teknis dan prosedur yang harus dipenuhi dalam pembentukan koperasi baru agar selaras dengan visi dan misi pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.

SE tersebut mengingatkan pentingnya transparansi dalam penyusunan akta pendirian, standar minimal keanggotaan dan pengurus yang kompeten, serta tata kelola koperasi yang sehat dan akuntabel. Selain itu, SE juga menekankan perlunya koperasi aktif melakukan inovasi usaha dan berperan aktif dalam pembangunan desa atau kelurahan.

Dengan adanya SE Menteri Koperasi ini, pendirian koperasi Merah Putih menjadi lebih terarah dan sesuai standar nasional, memberikan jaminan bagi anggota dan masyarakat bahwa koperasi ini tidak hanya berbadan hukum tetapi juga dikelola dengan profesionalisme.

Kesimpulan

Akta pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah dokumen vital yang menjadi dasar hukum pendirian dan operasional koperasi di tingkat desa atau kelurahan. Dokumen ini menetapkan struktur organisasi, hak dan kewajiban anggota, modal, kegiatan usaha, serta mekanisme pengawasan dan pengelolaan koperasi yang transparan dan bertanggung jawab.

Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 melengkapi regulasi ini dengan memberikan panduan pelaksanaan yang lebih rinci agar pendirian koperasi berjalan efisien dan koperasi yang terbentuk mampu memberikan manfaat ekonomi nyata bagi anggotanya dan masyarakat luas.

Dengan memahami akta pendirian serta arahan SE Menteri, para pendiri koperasi, pengurus, dan anggota dapat menjalankan koperasi dengan optimal sehingga koperasi Merah Putih bisa menjadi pilar penting dalam pengembangan ekonomi desa/kelurahan dan memperkuat kesejahteraan rakyat di Indonesia.

Terpopuler

SK TP Posyandu (Integrasi 6 SPM)

10

25 Apr 2026

Sinergi Pastikan Bantuan Tepat Sasaran, Pendamping PKH dan BPS Gelar "Ground Check" di Desa Rejo Binangun

13

14 Apr 2026

Terbaru

SK TP Posyandu (Integrasi 6 SPM)

10

25 Apr 2026

Sinergi Pastikan Bantuan Tepat Sasaran, Pendamping PKH dan BPS Gelar "Ground Check" di Desa Rejo Binangun

13

14 Apr 2026

Sinergi Umara dan Ulama: Safari Ramadhan MWC NU Raman Utara di Masjid Al-Jihad Desa Rejo Binangun

9

12 Mar 2026

TAHAP PEMBANGUNAN KDMP DESA REJO BINANGUN RESMI DIMULAI

8

09 Feb 2026

Panduan Terbaru: Cek Penerima Manfaat Subsidi Pupuk 2026 via e-Alokasi

10

10 Jan 2026

Materi Permasalahan Stunting di Desa

22

04 Jan 2026

Artikel Terkait Berita

SK TP Posyandu (Integrasi 6 SPM)

Berita

10

25 Apr 2026

Sinergi Pastikan Bantuan Tepat Sasaran, Pendamping PKH dan BPS Gelar "Ground Check" di Desa Rejo Binangun

Berita

13

14 Apr 2026

Sinergi Umara dan Ulama: Safari Ramadhan MWC NU Raman Utara di Masjid Al-Jihad Desa Rejo Binangun

Berita

9

12 Mar 2026

TAHAP PEMBANGUNAN KDMP DESA REJO BINANGUN RESMI DIMULAI

Berita

8

09 Feb 2026

Panduan Terbaru: Cek Penerima Manfaat Subsidi Pupuk 2026 via e-Alokasi

Berita

10

10 Jan 2026

Materi Permasalahan Stunting di Desa

Berita

22

04 Jan 2026

Link Terkait

e-prodeskel

epdeskel

LMS Pamong Desa

SID Kemendesa

BUMDes Kemendesa

Desaku Maju

Hubungi Kami

logo

Rejo Binangun

Jl. PC 6 Dusun II Desa Rejo Binangun Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur Raman Utara

081273529746

[email protected]

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Desa Rejo Binangun, Kec. Raman Utara, Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung

Info Deskel

| |

SIPDeskel © 2025

V24.12.1.1

KETENTUAN LAYANAN SIPDeskel

1. Pendahuluan

SIPDeskel (Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu dan Terintegrasi) adalah platform inovatif yang dirancang untuk mendukung pengelolaan data dan informasi di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi secara terintegrasi. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta aksesibilitas informasi dalam administrasi pemerintahan desa.

2. Layanan Gratis dan Penggunaan Subdomain Transisi

SIPDeskel disediakan secara gratis untuk seluruh desa/kelurahan di Indonesia. Namun, desa/kelurahan hanya mendapatkan subdomain transisi yang disediakan oleh sistem dengan ruang penyimpanan terbatas. Desa/kelurahan yang ingin menggunakan domain khusus (misalnya domain desa.id yang di dapat melalui domain.go.id) bertanggung jawab untuk menyiapkan dan mengelola domain tersebut secara mandiri.

3. Fitur Tambahan dan Layanan Mandiri/Enterprise

Desa/kelurahan dapat mengajukan fitur tambahan, kustomisasi, serta peningkatan kapasitas penyimpanan dengan melalui Layanan Mandiri Enterprise. Permintaan ini dapat dilakukan melalui pengajuan resmi kepada pengelola SIPDeskel.

4. Persyaratan untuk Kustomisasi

Desa yang ingin melakukan kustomisasi pada sistem SIPDeskel diwajibkan untuk menyediakan:

  • Sertifikat SSL (Secure Sockets Layer) untuk keamanan akses website.
  • Domain desa.id yang telah terdaftar dan aktif di Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi).
  • Ruang penyimpanan tambahan yang disesuaikan.

5. Ketentuan Lainnya

  • Desa/kelurahan yang ingin melakukan perubahan atau pengembangan khusus harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pengelola SIPDeskel.
  • Pengelola SIPDeskel berhak melakukan pembaruan sistem secara berkala untuk meningkatkan keamanan dan kinerja layanan.
  • Penggunaan SIPDeskel harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dengan menggunakan layanan SIPDeskel, desa/kelurahan dianggap telah memahami dan menyetujui ketentuan layanan ini.

PEDOMAN KEAMANAN SIBER SIPDeskel

1. Pendahuluan

Pedoman Keamanan Siber SIPDeskel ini disusun untuk memastikan bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu dan Terintegrasi (SIPDeskel) dapat beroperasi dengan aman, andal, dan terlindungi dari berbagai ancaman siber. Setiap pengguna, baik administrator desa/kelurahan maupun pengguna lainnya, wajib memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keamanan siber dalam penggunaan SIPDeskel.

2. Prinsip Keamanan Siber

  • Kerahasiaan: Data desa/kelurahan dan pengguna harus dilindungi agar tidak diakses oleh pihak yang tidak berwenang.
  • Integritas: Informasi yang tersimpan dalam SIPDeskel harus tetap akurat dan tidak boleh diubah oleh pihak yang tidak berwenang.
  • Ketersediaan: Sistem harus selalu tersedia untuk digunakan oleh desa/kelurahan dan pemangku kepentingan yang berwenang.

3. Pengelolaan Akun dan Akses

  • Setiap desa/kelurahan harus memiliki akun administrator yang bertanggung jawab atas pengelolaan SIPDeskel.
  • Akun administrator harus dilindungi dengan kata sandi yang kuat dan unik.
  • Pengguna dilarang membagikan kredensial akun kepada pihak lain.

4. Keamanan Data dan Informasi

  • Desa/kelurahan wajib melakukan backup data secara berkala untuk mencegah kehilangan informasi akibat insiden keamanan.
  • Data yang disimpan harus dienkripsi untuk melindungi dari akses tidak sah.
  • Perubahan data harus tercatat dalam sistem log untuk memastikan akuntabilitas.
  • Desa/kelurahan bertanggung jawab penuh terhadap infomasi/data yang dibuat.
  • Pengelola SIPDeskel tidak bertanggung jawab atas kelalaian pengguna terhadap informasi atau data yang dibuat dan disimpan dalam sistem.

5. Perlindungan terhadap Ancaman Siber

  • SIPDeskel harus dilindungi dengan firewall dan sistem deteksi intrusi untuk mencegah akses tidak sah.
  • Administrator desa/kelurahan harus secara rutin memantau sistem untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan.
  • Semua perangkat yang mengakses SIPDeskel harus dilengkapi dengan perangkat lunak antivirus yang diperbarui.

6. Tanggung Jawab Pengguna

  • Setiap pengguna wajib mematuhi kebijakan keamanan yang telah ditetapkan.
  • Dilarang mengunggah atau menyebarkan malware, phishing, atau konten berbahaya lainnya melalui SIPDeskel.
  • Jika terjadi insiden keamanan, administrator desa/kelurahan wajib segera melaporkannya kepada tim teknis SIPDeskel.

7. Pembaruan dan Pemeliharaan Keamanan

  • SIPDeskel akan melakukan pembaruan sistem secara berkala untuk menutup celah keamanan yang ditemukan.
  • Administrator desa/kelurahan wajib memastikan bahwa semua perangkat yang digunakan untuk mengakses SIPDeskel diperbarui secara berkala.
  • Setiap perubahan kebijakan keamanan akan diinformasikan kepada pengguna melalui kanal resmi SIPDeskel.

8. Sanksi atas Pelanggaran

  • Pengguna yang melanggar kebijakan keamanan dapat dikenakan pembatasan akses sementara atau permanen.
  • Pelanggaran yang berakibat pada kerugian atau ancaman terhadap sistem dapat dikenakan tindakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  • Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI): Pengguna dilarang mengunggah, menyebarkan, atau menggunakan konten yang melanggar hak cipta atau hak kekayaan intelektual pihak lain. Pelanggaran terhadap HAKI dapat mengakibatkan sanksi hukum dan pembatasan akses terhadap SIPDeskel.

Contoh Pelanggaran HAKI:

  • Mengunggah atau menggunakan gambar, logo, atau dokumen tanpa izin pemilik hak cipta.
  • Menggunakan perangkat lunak berbayar secara ilegal dalam sistem SIPDeskel.
  • Menyebarkan artikel, laporan, atau konten lain dari sumber pihak ketiga tanpa atribusi atau izin.
  • Menggunakan data dari SIPDeskel untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan resmi.

Dengan menerapkan pedoman keamanan siber ini, diharapkan SIPDeskel dapat digunakan dengan aman dan mendukung pengelolaan pemerintahan desa/kelurahan yang lebih efektif.

KEBIJAKAN PRIVASI SIPDeskel

1. Pendahuluan

Kebijakan Privasi ini menjelaskan bagaimana SIPDeskel (Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu dan Terintegrasi) mengumpulkan, menggunakan, dan melindungi data pengguna. Dengan menggunakan layanan SIPDeskel, pengguna dianggap telah memahami dan menyetujui kebijakan privasi ini.

2. Informasi yang Dikumpulkan

SIPDeskel dapat mengumpulkan beberapa jenis informasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

  • Informasi Identitas: Nama, alamat email, nomor telepon, dan informasi administratif desa.
  • Informasi Teknis: Alamat IP, jenis perangkat, dan log aktivitas saat menggunakan sistem.
  • Data Operasional: Informasi terkait layanan administrasi desa yang diunggah atau diproses dalam sistem.

3. Penggunaan Informasi

Informasi yang dikumpulkan digunakan untuk:

  • Memastikan kelancaran operasional dan keamanan sistem.
  • Mengelola akses pengguna dan autentikasi akun.
  • Memperbaiki dan mengembangkan layanan SIPDeskel.
  • Menyediakan bantuan teknis dan dukungan pelanggan.
  • Mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

4. Perlindungan Data

SIPDeskel berkomitmen untuk melindungi data pengguna dengan langkah-langkah keamanan yang mencakup:

  • Enkripsi data untuk mencegah akses tidak sah.
  • Pembatasan akses ke data hanya kepada pihak yang berwenang.
  • Penerapan firewall dan sistem pemantauan keamanan.

5. Pembagian dan Pengungkapan Informasi

SIPDeskel tidak akan menjual atau menyebarkan informasi pribadi pengguna kepada pihak ketiga, kecuali dalam kondisi berikut:

  • Jika diwajibkan oleh hukum atau perintah pengadilan.
  • Jika diperlukan untuk melindungi hak, keamanan, dan kepentingan SIPDeskel atau pengguna lainnya.
  • Jika pengguna memberikan izin eksplisit untuk berbagi data tertentu.

6. Hak Pengguna

Setiap pengguna memiliki hak untuk:

  • Mengakses, memperbarui, atau menghapus informasi pribadinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  • Menolak atau membatasi pemrosesan data tertentu.
  • Mengajukan keberatan jika merasa datanya digunakan secara tidak sah.

7. Penyimpanan dan Retensi Data

  • Data akan disimpan selama diperlukan untuk mendukung operasional SIPDeskel.
  • Jika akun tidak aktif selama lebih dari waktu yang ditentukan, data dapat dihapus secara permanen.
  • Data yang dihapus tidak dapat dipulihkan kembali setelah proses penghapusan selesai.

8. Perubahan Kebijakan

SIPDeskel dapat memperbarui Kebijakan Privasi ini dari waktu ke waktu. Perubahan akan diinformasikan melalui kanal resmi SIPDeskel dan mulai berlaku sejak tanggal yang ditentukan.

Dengan menggunakan layanan SIPDeskel, pengguna menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui kebijakan privasi ini.